Bocoran Draft UU Zakat versi Pemerintah,

Kamis, 06 Oktober 2011


DRAF HASIL RAPAT TIM PERUMUS (TIMUS)

DAN TIM SINKRONISASI (TIMSIN)

ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …… TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DRAF HASIL RAPAT TIM PERUMUS (TIMUS)

DAN TIM SINKRONISASI (TIMSIN)

ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …… TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

3. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

4. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

9. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a. syariat Islam;

b. amanah;

c. kemanfaatan;

d. keadilan;

e. kepastian hukum;

f. terintegrasi; dan

g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;

b. uang dan surat berharga lainnya;

c. perniagaan;

d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;

e. peternakan dan perikanan;

f. pertambangan;

g. perindustrian;

h. pendapatan dan jasa; dan

i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. bertakwa kepada Allah SWT;

d. berakhlak mulia;

e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak menjadi anggota partai politik;

h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;

b. habis masa jabatan;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau

e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi

Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(4) BAZNASprovinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS wilayah masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

d. memiliki pengawas syariat;

e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

f. bersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,

PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ, dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pemberdayaan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 28

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi.

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS.

(3) LAZ wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pengelolaan Infak, Sedekah,

dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 29

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanjanegara dan Hak Amil.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan belanja negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), serta Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar sebagaimana dimaksud Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini sampai berakhirnya periode kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkaqn paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang‑Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal …………………..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ……………

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ........... TAHUN .....................

DAFTAR ISI

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I : KETENTUAN UMUM

4 Pasal

BAB II : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

16 Pasal

BAB III : PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,

PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

9 Pasal

BAB IV : PEMBIAYAAN

4 Pasal

BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1Pasal

BAB VI : PERAN SERTA MASYARAKAT

1 Pasal

BAB VII : SANKSI ADMINISTRATIF

1 Pasal

BAB VIII : LARANGAN

2 Pasal

BAB IX : KETENTUAN PIDANA

4 Pasal

BAB X : KETENTUAN PERALIHAN

1 Pasal

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

4 Pasal

MATERI RUU TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT YANG AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MENTERI AGAMA :

1. Pasal 4 ayat (5), mengenai :

Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah.

2. Pasal 13, mengenai :

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS.

3. Pasal 14 ayat (2), mengenai :

Organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS.

4. Pasal 16 ayat (2), mengenai :

Organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota.

5. Pasal 20, mengenai :

Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ.

6. Pasal 24, mengenai :

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

7. Pasal 27 ayat (3), mengenai :

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

8. Pasal 28 ayat (6), mengenai :

Pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS.

9. Pasal 33 ayat (1), mengenai :

Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil.

10. Pasal 36 ayat (2), mengenai :

Sanksi administrasi.




PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ....... TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. Umum

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Melaksanakan zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Pranata keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan distribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penunaian kewajiban zakat sesungguhnya terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan, sebab seperti diketahui bahwa salah satu sasaran penerima zakat (mustahik) adalah fakir msikin. Dengan demikian, jika harta zakat itu dikelola secara amanah dan akuntabel, maka secara bertahap zakat diharapkan akan mampu meningkatkan keasejahteraan umat Islam Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan kepada Negara untuk memperhatikan dan mengangkat nasib masyarakat Indonesia yang terkategorikan sebagai fakir msikin.

Agar upaya penyejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan konstitusi tersebut, diperlukan partisipasi dan kontribusi seluruh elemen masyarakat termasuk umat Islam. Salah satu bentuk pertisipasi dan kontribusi masyarakat, khususnya umat Islam dalam mewujudkan kesejehteraan masyarakat adalah melalui pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu berdasarkan syariat Islam merupakan potensi yang sangat besar yang dapat dihimpun dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun hingga saat pengelolaan zakat belum dilaksanakan secara optimal sehingga belum berhasil dan berdya guna dalam mencapai cita ideal itu.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya yang selama ini menjadi landasan yuridis pengelolaan zakat di Indonesia, dalam pelaksanaannya banyak menemui berbagai kendala. Peraturan perundang-undangan yang ada belum memfasilitasi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, adil, dan akuntabel serta bersifat antisipasif terhadap perkembangan pengelolaan zakat di masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat. Persoalan-persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan masalah kelembagaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, hubungan zakat dengan pajak, serta masalah pengawasan dan koordinasi.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka pembentukan Undang-Undang baru yang mampu mengatur pengelolaan zakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”asas amanah” adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”asas kemamfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah pengelolaan zakat mencerminkan keadilan bagi mustahik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”asas kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”asas terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara terpadu dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”asas akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Zakat dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan berlaku baik untuk perseorangan maupun badan usaha.

Huruf e

Zakat dari hasil peternakan dan perikanan berlaku baik untuk perseorangan maupun badan usaha.

Huruf f

Zakat dari hasil pertambangan berlaku baik untuk perseorangan maupun badan usaha.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”rikaz” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”badan usaha” meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seprti Firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain Kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga luar negeri, dan lembaga lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud ”tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan ”peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ..................


Read more.....